Postingan

Menampilkan postingan dengan label konsultan izin pertambangan

Pentingnya Legalitas di Industri Pertambangan dan Peran Konsultan dalam Pengurusan Izin

Legalitas Pertambangan: Pentingnya Izin Resmi & Peran Konsultan Industri pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang besar terhadap perekonomian nasional. Namun, karena sifatnya yang mengelola sumber daya alam tak terbarukan , seluruh kegiatan pertambangan diatur ketat oleh hukum. Di sinilah legalitas menjadi faktor utama agar usaha pertambangan bisa berjalan aman, berkelanjutan, dan tidak berhadapan dengan masalah hukum. Mengapa Legalitas Sangat Penting di Pertambangan? Perlindungan Hukum Dengan izin resmi, perusahaan pertambangan terlindungi dari potensi sanksi administratif maupun pidana yang bisa muncul jika beroperasi secara ilegal. Akses ke Pasar dan Investasi Perusahaan yang memiliki dokumen legal lengkap lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor, akses perbankan, hingga peluang kerjasama dengan pihak lain. Kepatuhan Lingkungan dan Sosial Lega...

Panduan Terbaru: Cara Mengurus IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) di Indonesia

  Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan jasa pertambangan, baik di bidang eksplorasi, konstruksi, hingga pengangkutan. Tanpa IUJP, perusahaan berisiko dianggap ilegal dan bisa terkena sanksi administratif maupun hukum. Melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS RBA) , proses pengurusan IUJP kini lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Namun, tetap ada persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi agar izin bisa terbit. Apa Itu IUJP? IUJP merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan. Kegiatan ini tidak terbatas pada eksplorasi dan produksi, tetapi juga mencakup: Konsultasi teknis pertambangan Konstruksi pertambangan Pengangkutan hasil tambang Jasa penunjang lain sesuai ketentuan Dengan IUJP, perusahaan dapat menjalankan usahanya secara legal dan mendapat perlindungan hukum. Dasar Hukum IUJP ...