Panduan Terbaru: Cara Mengurus IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) di Indonesia

 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan jasa pertambangan, baik di bidang eksplorasi, konstruksi, hingga pengangkutan. Tanpa IUJP, perusahaan berisiko dianggap ilegal dan bisa terkena sanksi administratif maupun hukum.

Melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS RBA), proses pengurusan IUJP kini lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Namun, tetap ada persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi agar izin bisa terbit.

Apa Itu IUJP?

IUJP merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan. Kegiatan ini tidak terbatas pada eksplorasi dan produksi, tetapi juga mencakup:

  • Konsultasi teknis pertambangan

  • Konstruksi pertambangan

  • Pengangkutan hasil tambang

  • Jasa penunjang lain sesuai ketentuan

Dengan IUJP, perusahaan dapat menjalankan usahanya secara legal dan mendapat perlindungan hukum.

Dasar Hukum IUJP

Beberapa regulasi terbaru yang mengatur IUJP antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketiga aturan tersebut menjadi acuan utama dalam pengurusan IUJP saat ini.

Syarat Pengurusan IUJP

Agar dapat mengajukan IUJP, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan:

  • Memiliki badan usaha berbadan hukum Indonesia (PT atau PT PMA).

  • Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS.

  • Mencantumkan KBLI 09900 – Jasa Pertambangan dalam Anggaran Dasar.

  • Menyediakan penanggung jawab operasional bersertifikat (PJO).

  • Menyertakan dokumen pendukung seperti akta perusahaan, struktur organisasi, hingga daftar peralatan kerja.

Proses Pengajuan IUJP di OSS RBA

  1. Registrasi OSS RBA → membuat akun dan memperoleh NIB.

  2. Pilih bidang usaha sesuai KBLI 09900.

  3. Lengkapi data perusahaan (akta, domisili, NPWP, KSWP, struktur SDM).

  4. Unggah dokumen pendukung teknis dan administratif.

  5. Verifikasi oleh Kementerian ESDM atau Gubernur (sesuai wilayah kerja).

  6. IUJP diterbitkan dan perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Kewajiban Pemegang IUJP

Pemegang IUJP wajib:

  • Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri ESDM atau Gubernur sesuai kewenangan.

  • Mematuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan.

  • Menjalankan usaha sesuai bidang yang tercantum dalam izin.

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan IUJP.

Kesimpulan

IUJP adalah izin penting yang menjamin legalitas usaha jasa pertambangan di Indonesia. Proses pengurusannya kini lebih mudah melalui OSS RBA, namun tetap memerlukan ketelitian dalam memenuhi syarat administratif dan teknis.

Bagi perusahaan yang ingin memastikan prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi, menggunakan jasa konsultan berpengalaman adalah pilihan terbaik.

👉 Media Legal terpercaya hanya ada di Media Trikarsa Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pentingnya Legalitas di Industri Pertambangan dan Peran Konsultan dalam Pengurusan Izin

 Industri pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang besar terhadap perekonomian nasional. Namun, karena sifatnya yang mengelola sumber daya alam tak terbarukan , seluruh kegiatan pertambangan diatur ketat oleh hukum. Di sinilah legalitas menjadi faktor utama agar usaha pertambangan bisa berjalan aman, berkelanjutan, dan tidak berhadapan dengan masalah hukum. Mengapa Legalitas Sangat Penting di Pertambangan? Perlindungan Hukum Dengan izin resmi, perusahaan pertambangan terlindungi dari potensi sanksi administratif maupun pidana yang bisa muncul jika beroperasi secara ilegal. Akses ke Pasar dan Investasi Perusahaan yang memiliki dokumen legal lengkap lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor, akses perbankan, hingga peluang kerjasama dengan pihak lain. Kepatuhan Lingkungan dan Sosial Legalitas memastikan kegiatan tambang mengikuti standar lingkungan, keselamatan kerja, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Meng...
Baca selengkapnya

Panduan Lengkap: Izin Pengangkutan dan Penjualan Hasil Pertambangan di Indonesia

 Dalam industri pertambangan, kegiatan tidak hanya berhenti pada eksplorasi dan produksi. Setelah mineral atau batubara diperoleh, diperlukan izin khusus untuk mengangkut dan menjual hasil tambang agar kegiatan usaha tetap legal. Izin ini dikenal dengan sebutan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) . Apa Itu Izin Pengangkutan dan Penjualan? Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada: Perusahaan pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian , atau Pihak tertentu yang ditunjuk untuk mengangkut dan/atau menjual mineral dan batubara hasil kegiatan pertambangan. Dengan izin ini, perusahaan dapat melakukan distribusi hasil tambang secara legal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sesuai peraturan yang berlaku. Dasar Hukum IPP Beberapa regulasi terbaru yang mengatur izin ini antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Miner...
Baca selengkapnya