Trikarsa Legal Blog

 Industri pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang besar terhadap perekonomian nasional. Namun, karena sifatnya yang mengelola sumber daya alam tak terbarukan , seluruh kegiatan pertambangan diatur ketat oleh hukum. Di sinilah legalitas menjadi faktor utama agar usaha pertambangan bisa berjalan aman, berkelanjutan, dan tidak berhadapan dengan masalah hukum. Mengapa Legalitas Sangat Penting di Pertambangan? Perlindungan Hukum Dengan izin resmi, perusahaan pertambangan terlindungi dari potensi sanksi administratif maupun pidana yang bisa muncul jika beroperasi secara ilegal. Akses ke Pasar dan Investasi Perusahaan yang memiliki dokumen legal lengkap lebih mudah mendapatkan kepercayaan investor, akses perbankan, hingga peluang kerjasama dengan pihak lain. Kepatuhan Lingkungan dan Sosial Legalitas memastikan kegiatan tambang mengikuti standar lingkungan, keselamatan kerja, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Meng...

 Dalam industri pertambangan, kegiatan tidak hanya berhenti pada eksplorasi dan produksi. Setelah mineral atau batubara diperoleh, diperlukan izin khusus untuk mengangkut dan menjual hasil tambang agar kegiatan usaha tetap legal. Izin ini dikenal dengan sebutan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) . Apa Itu Izin Pengangkutan dan Penjualan? Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada: Perusahaan pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian , atau Pihak tertentu yang ditunjuk untuk mengangkut dan/atau menjual mineral dan batubara hasil kegiatan pertambangan. Dengan izin ini, perusahaan dapat melakukan distribusi hasil tambang secara legal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sesuai peraturan yang berlaku. Dasar Hukum IPP Beberapa regulasi terbaru yang mengatur izin ini antara lain: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Miner...

  Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin resmi yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan skala kecil dengan teknologi sederhana. IPR bertujuan agar kegiatan pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal, aman, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Apa Itu IPR? IPR diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi yang berdomisili di sekitar wilayah pertambangan rakyat. Kegiatan yang diizinkan umumnya terbatas pada: Pertambangan dengan luas maksimal tertentu. Penggunaan teknologi sederhana. Pengelolaan mineral dan batubara skala kecil. IPR tidak diperbolehkan menggunakan teknologi modern yang berdampak besar pada lingkungan, sehingga lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dasar Hukum IPR Beberapa regulasi terbaru yang mengatur tentang IPR adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan B...

  Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan jasa pertambangan, baik di bidang eksplorasi, konstruksi, hingga pengangkutan. Tanpa IUJP, perusahaan berisiko dianggap ilegal dan bisa terkena sanksi administratif maupun hukum. Melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS RBA) , proses pengurusan IUJP kini lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Namun, tetap ada persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi agar izin bisa terbit. Apa Itu IUJP? IUJP merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan. Kegiatan ini tidak terbatas pada eksplorasi dan produksi, tetapi juga mencakup: Konsultasi teknis pertambangan Konstruksi pertambangan Pengangkutan hasil tambang Jasa penunjang lain sesuai ketentuan Dengan IUJP, perusahaan dapat menjalankan usahanya secara legal dan mendapat perlindungan hukum. Dasar Hukum IUJP ...